BAB I
PENDAHULUAN
By :
Idarianty
Mahasiswi S3 Kelas Jambi
Universitas Pakuan Bogor
Jln. Pakuan PO BOX 452 Bogor
E-mail: Idariantysubhi@ymail.com
A.
Latar Belakang Masalah
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkap, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki sejumlah program unggulan pada tahun depan.
Salah satu program unggulan tersebut adalah Pendidikan Menengah Universal
(PMU).“Program yang diandalkan pada 2013 adalah PMU, kemudian integrasi Ujian
Nasional (UN) dan perguruan tinggi, pembentukan academy community, dan
pelaksanaan World Culture Forum,” ujar M Nuh.[1]
Pertama, Sasaran PMU
kata M Nuh, ingin mempercepat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK). “Kalau
tanpa PMU, APK 97 persen tercapai pada 2040. Tapi dengan adanya PMU bisa
tercapai pada 2020,” ungkapnya.
Kedua, sasaran
kedua PMU adalah mengurangi disparitas APK antarkabupaten/kota. Ada 253
kabupaten/kota yang APKnya di bawah rata-rata dan 71 kabupaten/kota yang APKnya
di bawah 50 persen. “Kami ingin meningkatkan APK nasional bukan dengan
meningkatkan kota/kapubaten yang nilainya sudah tinggi tapi dengan mengurangi
gap dengan meningkatkan kabupaten/kota yang APKnya masih berada di bawah 50
persen.
Ketiga, PMU
bertujuan memperbaiki komposisi SMA dan SMK atau dengan kata lain memperkuat
pendidikan vokasi. “Dari komposisi 49:51 antara SMK dan SMA menjadi 55:45
dengan cara memberikan BOS serta mempermudah akses bangunan sekolah,” Terkait
program integrasi UN, M Nuh mengungkapkan, pada 2013 ditargetkan UN bisa jadi
paspor untuk masuk perguruan tinggi. “Makanya, UN harus bisa lebih kredibel.
Peluang untuk contekan harus ditutup. Contoh dengan membuat variasi 20 bentuk
soal. Jadi dalam satu kelas soalnya tidak ada yang sama,” tukasnya.[2]
Saat ini, tambahnya, diskusi boleh atau tidak UN sudah lewat masanya.
Sekarang bagaimana meningkatkan kredibilitas dan substansi soal-soal UN untuk
masuk perguruan tinggi. “Orang akan belajar semakin kuat demikian pula cara
orang untuk semakin curang makin tinggi,” tandasnya.[3]
Dengan adanya integrasi UN dengan perguruan tinggi, masyarakat dapat
menghemat biaya hingga sekira Rp120 miliar. “Satu anak untuk daftar ke
perguruan tinggi mengeluarkan biaya Rp100-200 ribu untuk pendaftaran. Dengan
menggunakan hasil UN saja akan mengirit biaya hingga Rp120 miliar. Anak pun
semakin percaya diri untuk belajar ketika UN karena hasilnya akan dipakai untuk
ke perguruan tinggi.” Sementara itu, program akademi komunitas (academy
community), kata M Nuh, merupakan konsekuensi dari UU Dikti No.12 tahun 2012. “Akan
dibangun bertahap akademi komunitas yang bisa dipakai untuk APK di perguruan
tinggi dalam peningkatan tenaga kerja. Yang lulusan SMK/SMA bisa ditingkatkan
menjadi D-1 dan D-2, serta mendukung MP3EI,” [4]katanya
menjelaskan.
Untuk pelaksanaan World Culture Forum, menurut M Nuh, sebagai upaya untuk
menjadikan Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia. Hal ini, lanjutnya, karena
Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang kaya. “Kita satu-satunya yang
punya keanekaragaman budaya yang kuat. Jadi bukan hanya teori tapi jadi bagian
kehidupan kita.
Kegiatan ini serupa dengan DAVOS yang merupakan forum ekonomi dunia dan
berpusat di Swiss serta forum lingkungan global yang berpusat di Brazil. Telah
dibicarakan di UNESCO. Formatnya akan diadakan pertemuan yang berkala dan berkelanjutan
paparnya”.[5]
B.
Perumusan
Masalah
Sehubungan dengan latar belakang
diatas, maka perlu dilakukan studi memahami
tentang, (1)
Mengapa program Pendidikan Menengah Universal disiapkan; (2) Apa
sebenarnya yang dinamakan dengan Program Pendidikan Menengah Universal itu?
C. Tujuan dan Manfaat
Tujuan
studi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang Kurikulum baru Pendidikan
Menengah Universal sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh pengambil
kebijakan dalam rangka melakukan evaluasi secara mendalam terhadap penerapan.
PMU yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan kedepan.
BAB II
P E M B A H
A S A N
- Pemikiran
Program Pendidikan Menengah Universal
Salah satu program pemerintah orde lama yang masih
dipertahankan sampai saat ini adalah program Keluarga Berencana (KB).
Keberhasilan program KB berupa turunnya pertumbuhan penduduk menjadi sangat
berarti bagi bangsa Indonesia. Akibatnya jelas, dari keberhasilan program
tersebut maka terjadi perubahan struktur umur penduduk, yaitu adanya
peningkatan jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif. Sementara di sisi
lain jumlah penduduk yang ada dalam usia non-produktif mengalami penurunan.
Kondisi seperti di atas sering di kenal dengan bonus
demografi. Bonus demografi ini sesungguhnya suatu kesempatan yang sangat
langka. Mencermati kondisi tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) menempatkan Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 tahun
sebagai agenda yang harus dilaksanakan mulai tahun 2013.[6]
Mendikbud menjelaskan :
“Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun
ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Menteri Nuh menyampaikan
terdapat bonus demografi untuk Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2035.
Artinya, sepanjang rentang tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia yang
potensial dan produktif “.[7]
Pada periode bonus demografi ini pemerintah akan
melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya
manusia (SDM) sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia
merdeka. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan akses seluas-luasnya kepada
seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan; mulai dari pendidikan anak
usia dini (PAUD) sampai ke perguruan tinggi.
B. Apakah
Pendidikan Menengah Universal itu ?
Seperti yang tercantum pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 20
tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karenanya setiap
warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dari
pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
Dalam Pasal 17 Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 disebutkan
pula bahwa ayat (1) pendidikan dasar merupakan jenjang
pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Ayat
(2) tertulis bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah
ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama
(SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Saat negara kita diberikan anugrah bonus demografi maka
salah satu upaya pemerintah untuk mencermatinya adalah munculnya kebijakan
Program Pendidikan Menengah Universal. Lalu Apakah Pendidikan Menengah
Universal itu ?
Program pendidikan menengah universal tidak jauh beda
dengan program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Setelah sekian lama program
wajib belajar 9 tahun berjalan, akhirnya akan diimplementasikan program wajib
belajar 12 tahun. Dalam bahasa yang singkat pemerintah telah membuat kebijakan
yaitu mewajibkan pendidikan bagi peserta didik minimal sampai pada tingkatan
sekolah menengah, baik itu SMA/MA ataupun SMK.
Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sisdiknas disebutkan bahwa (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan
pendidikan dasar; (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum
dan pendidikan menengah kejuruan. (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah
menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan
madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
Pendidikan menengah (sebelumnya dikenal dengan sebutan
sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA) adalah jenjang pendidikan lanjutan
pendidikan dasar. Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah
menengah atas (SMA) (sempat dikenal dengan "sekolah menengah umum"
atau SMU) atau Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan pendidikan
menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) atau
madrasah aliyah kejuruan (MAK).
Pendidikan menengah kejuruan
dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha.
Rapendik Chat
|
Aku Mengerti
|
Pendidikan Jarak Jauh
|
Siaran Radio Pendidikan
|
 |
 |
 |
 |
*.[8]
Gagasan program Pendidikan Menengah Universal tersebut
dilandasi kesadaran pemerintah untuk jumlah lulusan SMA/MA atau SMK dan yang sederajat
di segenap penjuru di tanah air.
Dengan program pendidikan menengah universal, diharapkan
lulusan SMA/MA atau SMK semakin meningkat sehingga secara usia dan kompetensi
mampu bersaing di dunia kerja. selain sekolah universal mungkin juga perlu ada
guru universal, dimana guru kembali pada slogan lama yakni guru di gugu dan di
tiru, saat ini sepertinya slogan itu telah jauh di tinggalkan
C. Pendidikan
Menengah Universal maksimalkan SDM RI.
Pendidikan menengah universal yang
menjadi program baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
mungkin masih terasa asing di telinga masyarakat. Lantas, apa alasan
Kemendikbud menggagas program pendidikan ini?
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) M Nuh menyebutkan, gagasan program pendidikan menengah universal
dilandasi kesadaran pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk meningkatkan jumlah
lulusan SMA di Tanah Air.
Hal ini, lanjutnya, terkait menjelang
peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. "Kami ingin memberikan makna
pada 100 tahun kemerdekaan RI. Dan 2045 itu tidak sebentar. Maka, karena tahun
ini sudah digagas, Insya Allah sudah terealisasi," kata M Nuh. [9]
Dia mengungkapkan, terdapat dua alasan
mengapa pendidikan menengah universal ini dapat dilaksanakan di Indonesia.
Keduanya terkait jumlah sumber daya manusia di Nusantara.[10]
Alasan
pertama, kata M Nuh,
Indonesia memiliki usia produktif yang tinggi pada rentang waktu 2010-2045.
"Keadaan ini disebut bonus
demography”. Maka, mumpung masih muda dengan populasi yang sangat banyak
pula, mereka harus diarahkan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.
Karena jika tidak, akan sangat terlambat. Sebab ketika usia semakin tua,
semangat untuk mengenyam pendidikan semakin berkurang, tuturnya.
Mantan Rektor Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITs) Surabaya ini mengatakan, alasan kedua, untuk melaksanakan program tersebut adalah
menghindari terjadinya bonus disaster. "Kuantitas
usia produktif di Indonesia, jika tidak diarahkan untuk menempuh pendidikan,
maka setelah 2040, Indonesia akan memasuki fase aging society yaitu ketika usia
tua sangat banyak dibandingkan dengan penduduk usia produktif,"
katanya menjelaskan.
Menurutnya, dengan pendidikan menengah
universal, 97 persen anak-anak usia 16-18 tahun merupakan lulusan sekolah
menengah pada 2020 mendatang. "Sehingga 20 tahun kemudian, para lulusan
SMA tersebut sudah bisa menjadi sarjana atau dokter," ujar M Nuh.[11]
Salah satu kebijakan pemerintah berupa Persiapan Pendidikan Menengah Universal
yang direncanakan berlaku mulai 2013.
D.
Strategi Implementasi PMU
Guna mempersiapkan implementasi dan
strategi Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), mengumpulkan
praktisi dan pemangku kepentingan pendidikan dalam sebuah lokakarya nasional.
Lokakarya yang mengambil tema "Modalitas dan Strategi Implementasi
Pendidikan Menengah Universal" ini diadakan untuk menggali dan menghimpun
seluruh sumber daya yang ada maupun analisis kebutuhan untuk implementasi PMU.
"PMU memiliki daya ungkit yang
besar dan memiliki fungsi hubung yang relevansinya erat dengan indeks
pembangunan manusia yang lebih baik. Tidak berlebihan jika PMU dijadikan
perhatian dan hajat kita bersama.”[12]
PMU merupakan program yang ditujukan
untuk perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan akselerasi
APK pendidikan menengah. Untuk melebarkan akses tersebut, PMU memerlukan
strategi dan modalitas yang memadai.[13]
Kata Khairil, akan dicari bagaimana memahami modalitas sumber daya dan lainnya,
sehingga bisa disusun strategi.
Selain melebarkan akses masyarakat ke
pendidikan menengah, PMU juga merupakan program antisipasi untuk menyambut
bonus demografi Indonesia yang terjadi dari tahun 2010-2030 mendatang. Melalui
PMU, kualitas tenaga kerja di Indonesia akan bergeser positif. Minimal tenaga
kerja yang sekarang masih banyak yang lulusan SD, akan bergeser menjadi lulusan
sekolah menengah atas.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Hamid Muhammad, dalam paparannya mengatakan, PMU memiliki manfaat lain yang
signifikan. Program wajib belajar (wajar) sembilan tahun yang telah berhasil
dilakukan memiliki konsekuensi logis menimbulkan pengangguran atau tenaga kerja
muda baru jika tidak dilanjutkan ke jenjang berikutnya.[14]
Karena adanya wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan
ekonomi, kesehatan, pendapatan, dan daya saing bangsa.
"PMU akan mendukung pencapaian
target Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) dan menjawab tantangan persaingan global yang
membutuhkan sumber daya manusia berpendidikan. Karena pendidikan menengah
memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik,"
katanya.
Lokakarya ini juga akan mengelaborasi
strategi-strategi implementasi PMU. Strategi tersebut mengacu pada pencapaian target
APK pendidikan menengah sebesar 97 persen pada 2020 mendatang.[15]
**.[16]
E.
Pendidikan Menengah Universal Tahun 2013
Untuk mencapai sasaran tersebut maka ada beberapa program
yang dilaksankan yaitu:
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) utnuk Sekolah
Menengah akan ditingkatkan menjadi kisaran Rp. 1.000.000,- tiap anak tiap
tahunnya.
2. Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang akan diberikan kepada
siswa miskin yang jumlahnya antara 25% sampai dengan 30% dari jumlah siswa.
Sehingga kesempatan untuk sekolah bagi siswa miskin akan semakin besar.
3. Pemberian dukungan bantuan kepada satuan pendidikan
dengan bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) yang pada tahun 2013 direncanakan
mencapai 16.000 RKB, selain itu juga akan diberikan bantuan untuk Unit Sekolah
Baru (USB). Hal tersebut untuk meningkatkan daya tampung siswa sekolah
menengah.
4. Pemberian tunjangan kepada tenaga pendidik serta kependidikan
serta penambahan tenaga pendidik baru dengan berkoordinasi dengan pemerintah
kabupaten kota masing-masing.
Untuk menunjang pelaksanaan PMU dibutuhkan data
pendidikan yang akurat sehingga bantuan dapat diberikan secara adil kepada
mereka-mereka yang membutuhkan. Kedepan bantuan tidak didasarkan pada proposal
yang masuk, namun berdasarkan data yang di berikan masing-masing sekolah
kepada pusat melalui pendataan online (PAS).
F. Kemdikbud Gelar Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013
***.[17]
Guna melakukan
penyempurnaan kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar
uji publik.[18] Hadir
dalam acara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Mohammad Nuh, DEA., pejabat
eselon I dan II di lingkungan Kemdikbud, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan
Rakyat, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama, praktisi dan
pengamat pendidikan, dan guru.
Menurut Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Prof. Khairil Anwar Notodiputro,
MS., uji publik dimaksudkan, “Untuk mengkomunikasikan prosedur dan hasil
pengembangan kurikulum 2013 yang telah dihasilkan dari proses yang panjang dan
melibatkan berbagai unsur, baik tim internal kementerian, tim inti, tim nara
sumber, serta para cerdik cendekia yang peduli terhadap pendidikan di negara
kita.”
Tim nara
sumber, berasal dari berbagai kalangan. Diantaranya adalah Prof. Yuwono
Sudarsono, Dr. Bambang Widianto, M.A., Ratna Megawangi, Ph.D., Prof. Anis
Baswedan, Prof. Yohanes Surya, Gunawan Mohamad, Dr. Taufik Abdullah, Prof. Muchlis,
dan Dr. Suparno Satira.[19]
Melalui uji
publik diharapkan diperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan di dunia
pendidikan dan mendapatkan dokumen kurikulum 2013 berdasarkan masukan
tersebut.
“Tidak kalah
pentingnya, melalui uji publik ini, diharapkan bisa mengetahui peta dukungan
publik terhadap pengembangan kurikulum 2013” .
Selain di
Jakarta, uji publik juga akan digelar di seluruh Indonesia. Kemdikbud juga
menyediakan laman daring yang memudahkan masyarakat memberi masukan ihwal
kurikulum 2013, yaitu
Kamis malam,
29 November 2012, Mohammad Nuh memaparkan konsep dan kebijakan pengembangan
kurikulum 2013, sekaligus membuka acara. Kemudian pada Jumat, 30 November 2012,
acara dilanjutkan dengan uji publik dalam bentuk diskusi fokus dan kelompok
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hari terakhir, 1 Desember 2012,
diagendakan perumusan hasil uji publik.
BAB
III
P E N U T U P
A.
KESIMPULAN
Pendidikan Menengah
Universal akan mendukung pencapaian target Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan menjawab
tantangan persaingan global yang membutuhkan sumber daya manusia berpendidikan.
Karena pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan
bersosial dan berpolitik.
Dengan program pendidikan
menengah universal, diharapkan lulusan SMA/MA atau SMK semakin meningkat
sehingga secara usia dan kompetensi mampu bersaing di dunia kerja. selain
sekolah universal mungkin juga perlu ada guru universal, dimana guru kembali
pada slogan lama yakni guru di gugu dan di tiru, saat ini sepertinya slogan itu
telah jauh di tinggalkan
B.
SARAN
Melalui uji
publik diharapkan diperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan di dunia
pendidikan dan mendapatkan dokumen kurikulum 2013 berdasarkan masukan
tersebut.
Tidak kalah
pentingnya, melalui uji publik ini, diharapkan bisa mengetahui peta dukungan
publik terhadap pengembangan kurikulum 2013 . Selain di Jakarta, uji publik
juga akan digelar di seluruh Indonesia. Kemdikbud juga menyediakan laman daring
yang memudahkan masyarakat memberi masukan ihwal kurikulum 2013, uji publik
dalam bentuk diskusi fokus dan kelompok yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan.
[2]
M.Nuh. (2012). Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.
[3] Ibid. (2012).
[4] Ibid
[5] Ibid
[6] Dalam
Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat, Selasa (6/3),
[7] http://www.kemdiknas.go.id/laman/berita/279)
[8] Sumber : www.kemendikbud.go.id
[9] Kemendikbud
di Senayan Jakarta Selatan: Selasa (6/3/2012).
[10] Mohammad Nuh, "Bangkitnya Generasi Emas Indonesia”
sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada peringatan Hari Pendidikan 2
Mei 2012.
[11] Sumber: kampus.okezone.com.
tanggal 12 Desember 2012.
4Khairil
Anwar Notodiputro, Kemdikbud Kepala
Balitbang saat membuka lokakarya nasional di Jakarta: Selasa (6/11).
[14] Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan dalam paparannya, dalam acara lokakarya. Jakarta: Selasa
(6/11).
[16] Muhamad Solihin. Lulusan SMA dan sederajat diharapkan menjadi tenaga kerja siap pakai. ( Sumber: VIVA News.)
[17] Prof. Khairil Anwar
Notodiputro, MS
[18] Dikdas, Uji publik digelar di Hotel Mega Anggrek,
Jakarta Barat: pada 29 November-1
Desember 2012.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar